Dugaan Pelanggaran Kampanye di Rumah Ibadah

 

Panwascam Cipayung: Babai Langgar Kampanye di Rumah Ibadah

21 November 2020 

 

Pelita

FOTO: Pengurus Panwascam Cipayung, Kota Depok. Kedua dari kiri, Ketua Panwascam Cipayung, Dede Yusipa

HARIAN PELITA DEPOK  —  Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) Pilkada Kota Depok di Kecamatan Cipayung memastikan kuat dugaan politisi PKB Babai Suhaemi melanggar ketentuan undang-undang kepilkadaan.

Babai Suhaemi, pendukung Paslon 01 Pradi Supriatna-Afifah Alia ini, berkampanye di rumah ibadah (rumdah) muslim di Mushalla Nurul Huda  di RT 02, RW 02, Cipayung Jaya, Cipayung, Kota Depok. Selasa (17/11).

Babai Suhaemi dinilai Panwascam Cipayung telah melanggar larangan kampanye di rumah ibadah. Babai Suhaemi dipantau dan jadi temuan Petugas Pemantau Panwascam Cipayung Iwan Susanto.

Disebutkan Ketua Panwascam Cipayung Dede Yusipa, Babai Suhaemi berkampanye untuk Paslon Pradi-Afifah kepada Majelis Taklim  di Mushalla Nurul Huda, pimpinan Hajah Sopinah.

“Iya dapat diduga melanggar undang-undang pemilu. Karena dia melakukan kampanye di rumah ibadah (muslim) yaitu di Mushalla Nurul Huda. Kami akan mendalami fakta dari lapangan,” ujar Dede Yusipa di Kantor Bawaslu, di Jalan Masjid At Taqwa, Cipayung, Jumat (20/11).

Pantauan Harian-Pelita.com ke lokasi, saksimata menjelaskan. Babai tiba di Mushalla Nurul Huda, langsung menemui para ibu jamaah majelis taklim. Babai mengacungkan jari telunjuk sebagai simbul nomor satu yang diikuti para jamaaah melakukan bai’at atau menyumpahi jamaah untuk bersaksi memilih Paslon 01.

“Kejadiannya sekira pukul 10.00. Babai Suheami tiba langsung tampil di depan jamaah ibu. Sebelum Babai datang jamaah melakukan pembacaan Surah Yasin dan shalawatan,” sebut petugas kelurahan,” Iwan Susanto.

Sebut Dede Yusipa, pada indikasi kuat pelanggaran ini, Panwascam Cipayung segera melimpahkan kasus ini ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Polri, dan Kejaksaan RI (Jakri) Kota Depok.

Pada Sabtu (21/11) sebut Dede, Panwascam memanggil sejumlah saksi-hadir di acara kampanye itu, terutama Pemimpin Majelis Taklim Nurul Huda, Hajah Sopinah dan sejawatnya.

“Kami ada waktu tujuh hari untuk memprosesnya sejak Selasa (17/11) untuk kami serahkan kepada Gakkumdu,” sebut Dede.

Peraturan dilanggar Anggota DPRD Kota Depok, Fraksi PKB+PSI ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yaitu Pasal 69 huruf i.

Pasal 69 huruf i ini mengancam Babai Suhaemi yakni dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Setelah tujuh hari pekerjaan Panwascam Cipayung ini, Gakkumdu Pilkada punya lima hari untuk memproses kasus ini hingga menyerahkan kepada Polres Metro Depok untuk penyidikan lebih lanjut sebelum dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Depok. ●HiraRass

 

Terkait Dugaan Kampanye Pilkada di Musholla Panwascam Cipayung Panggil Empat Saksi

by - kabarpublik on - November 20, 2020

KabarPublik-Cipayung

Menindaklanjuti hasil temuan petugaa Pengawas Kelurahan/Desa Cipayungjaya terkait anggota DPRD Depok,  BS,  yang diduga berkampanye di musholla di RW01 beberapa hari lalu, Panwascam Cipayung memanggil sedikitnya empat orang yang berkompeten dengan kegiatan taklim ibu-ibu di musholla tersebut. 

                 Yayat Supriatna 

Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam)  Cipayung,  Yayat Supriatna membenarkan surat pemanggilan telah dilayangkan kepada empat orang yang dinilai terkait dengan acara taklim ibu-ibu di sebuah musholla yang berada di lingkungan  RT02/RW01 Kelurahan Cipayungjaya, Kecamatan Cipayung,  Kota Depok,  Selasa (17/11/20).

"Sementara ini ada sekitar empat orang yang akan kami  panggil untuk dimintai keterangannya besok hari Sabtu (21/11/20) di Panwascam. Surat undangannya sudah kami kirim Kepada mereka yang dinilai berkompeten dengan acara taklim tersebut," ungkap Yayat kepada kabarpublik.co.id, Jumaat sore (20/11/20).

Mengenai siapa saja yang akab dimintai ketenangan oleh Panwascam Cioayung pada hari Sabtu besok,  Yayat mengatakan,  diri belum bisa mengumumkan identitas keempat orang akan dimintai keterangan."Maaf bang,  kami belum bisa informasikan identitas mereka karena mau dimintai keterangan.Sabar ya bang," ujarnya. 

Yayat mengatakan,  sesungguhnya informasi kegiatan taklim itu yang akan dihadiri anggota dewan tersebut diperoleh laporan dari masyarakat kepada Pengawas Kelurahan/Desa setempat pada malam  hari sebelum acara tersebut. 

"Kami pun menugaskan PKD setempat guna memastikan kegiatan tersebut. PKD kemudian membuat laporan hasil monitoring kegiatan itu kepada Panwascam secara tertulis dan dokumentasi.Jadi ini memang temuan Panwascam Cipayung," paparnya. 

Yayat menyayangkan terhadap anggota dewan tersebut yang terindikasi berkampanye di musholla. 

"Beliau kan anggota dewan tentunya paham dan mengerti betul peraturan dan perundang-undang  Pilkada terkait larangan berkampanye di rumah ibadah. Sangat disayangkan," pungkas Yayat. (jaya) 

Bimtek Pengawas Tempat Pemungutan Suara ( PTPS)

TNI - POLRI DAMPINGI POL PP LEPAS ALAT PERAGA KAMPANYE YANG SALAHI ATURAN

PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH

Pemutahiran data pemilih disusun oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) sebagai pelaksana teknis dan diawasi langsung oleh Bawaslu selaku Pengawas yang mengawasi jalannya tahapan pencocokan dan penelitian ( Coklit ).

Coklit ini adalah Sub tahapan dari tahapan penyusunan daftar dan data pemilih, jadwalnya mulai dari 15 juli S/D 13 Juli 2020. Maka saat ini seluruh jajaran Bawaslu,Panwaslu kelurahan mendampingi PPDP untuk melaksanakan pengawasan coklit.

Dasar hukumnya jelas dalam Undang Undang No 10 tahun 2016 pasal 58 ( ayat 3 ) " Pemutahiran data dilakukan berdasarkan perbaikan dari RT/RW dan dilakukan selama 14 hari terhitung sejak mulai diserahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari KPU Kabupaten/Kota kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS).

PPDP melakukan kegiatan menambah atau mengurangi calon pemilih sesuai dengan kondisi nyata dilapangan.

Pelaksanaan coklit ini harus dilakukan oleh PPDP dan dibantu oleh RT/RW , Kalau RT/RW ini tidak membantu, tidak berkordinasi dengan PPS maka agak susah dalam proses pemutahiran daftar dan data pemilih. Sumber data pertama ialah dari pencoklitan dan penelitian ini.

Ayo Awasi Coklit.....

Haloo Sahabat Bawaslu  !!!

Pastikan nama sahabat terdaftar dalam Daftar Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2020.

Apabila sampai batas akhir masa pencoklitan Namamu belum terdaftar, Silakan membuat pengaduan ke Panwaslu Kecamatan Cipayung atau Pengawas Kelurahan sesuai dengan tempat tinggalmu.

AyoAwasi pelaksanaannya. 

Caranya mudah!

1. Siapkan KTP-el dan KK sahabat

2. Pastikan PPDP datang ke rumah sahabat telah mengenakan tanda pengenal dan APD (Alat Pelindung Diri) berupa: face shield (pelindung wajah), masker, dan sarung tangan, serta menjaga jarak saat melakukan tugasnya

3. Pastikan PPDP membawa data pemilih berupa Formulir Model A-KWK guna mendata dan memutakhirkan seluruh anggota keluarga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk dicantumkan kedalam daftar pemilih sebagai berikut: pemilih baru dimasukkan kedalam Formulir Model A.A-KWK dan pemilih yang telah terdaftar dimasukkan kedalam Formulir Model A.A.1-KWK

4. Pastikan PPDP memasukkan seluruh anggota keluarga dalam satu KK (Kartu Keluarga) yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam 1 (satu) TPS

5. Pastikan PPDP memberikan tanda terima rangkap dua sebagai bukti pendaftaran

6. Pastikan PPDP menempelkan stiker Terdaftar Model A.A.2-KWK per KK di tempat yang mudah dilihat usai melakukan pendataan.

Tahapan Pemutakhiran & Penyusunan Daftar Pemilih, dengan sub-tahapan Pencocokan dan Penelitian atau lebih dikenal dengan sebutan Coklit. Sub-tahapan Coklit ini berlangsung mulai 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan melakukan pemutakhiran data pemilih dari rumah ke rumah secara langsung.

Jika PPDP tidak melakukan proses atau prosedur diatas atau sahabat belum di-Coklit, segera laporkan ke Panwaslu Kelurahan sesuai domisili atau ke Panwaslu Kecamatan Cipayung untuk ditindaklanjuti. Salam Awas!🔎

#AyoAwasiCoklit

#JagaHakPilih

#Bawaslumengawasi

#Bawaslukotadepok

#PanwascamCipayung

#SalamAwas

#AwasiCermatiTindak